apa itu Kapolri

Kepolisian Negara Republik Indonesia biasanya kita ketahui dengan sebutan POLRI yaitu sebuah lembaga negara atau aparat penegak hukum yang fungsinya untuk memelihara keamanan dan juga ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan memberi pelayanan untuk masyarakat dalam menjaga keamanan dalam negeri.

kapolri

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, dan beberapa cara pengusulan atas pengangkatan dan juga pemberhentian Kapolri itu diatur dengan Keputusan Presiden. Namun dalam bekerjanya, ada juga yang dihentikan oleh undang-undang.

Contohnya, Pasal 39 ayat (3) UU Kepolisian memerintahkan:

Ketentuan suatu  susunan adanya organisasi,dan tata kerja,serta  pengangkatan dan pemberhentian kepada anggota Komisi Kepolisian Nasional yang diatur dengan Keputusan Presiden. Pada umumnya, adanya suatu  ketentuan pada susunan suatu organisasi, kerja, serta pengangkatan dan pemberhentian tersebut tertuang dalam bentuk Perpres, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (“Perpres 17/2011”).

Beberapa cara pengangkatan dan pemberentian Kapolri :

          (1) Kapolri diangkat dan juga dihentikan oleh Presiden dengan disetujui oleh DPR..

(2)  Pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dipilih oleh Presiden kepada DPR dan juga penyebabnya.

(3)  untuk itu adanya dalam sebuah Persetujuan atau adanya suatu penolakan DPR kepada permintaan Presiden yang dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh DPR.

(4)  untuk itu dalam hal DPR tidak mungkin memberi sebuah jawaban dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (3), calon yang diminta Presiden dianggap disetujui oleh DPR

(5)  Dalam suatu keadaan yang mendesak, Presiden juga bisa memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan diminta persetujuan oleh DPR.

(6)  Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi yang masih aktif dalam suatu jenjang kepangkatan dan karier.

(7)  adanya suatu  pengusulan terhadap atasan sebuah  pengangkatan dan pemberhentian terhadap Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(8)  adanya mungkin sebuah Ketentuan terhadap mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.